Awalnya Kemendagri menargetkan proyek rampung 2013, namun Komisi II DPR minta lebih awal.
VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melaksanakan proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Targetnya rampung pada 2012 mendatang.
Namun,sejumlah permasalahan mendera. Soal hukum. misalnya, panitia lelang e-KTP dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan atau penyalahgunaaan wewenang pada tender megaproyek itu. Kendala teknis juga jadi hambatan.
Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramai mengatakan melihat fakta saat ini, pihaknya tak yakin pengadaan e-KTP bakal sukses. Salah satunya persoalan nomor induk kependudukan (NIK).
Padahal, "NIK adalah basis utama KTP, tapi ini belum beres. Kalau NIK tidak beres, e-KTP tidak akan beres," kata dia dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 17 September 2011. Bahkan, dia menambahkan, terungkap ada 10 ribu NIK ganda di Pekanbaru.
Malik juga menyinggung jaringan koneksi e-KTP di wilayah Jakarta Pusat belum juga terpasang meski perangkatnya telah tersedia. "Salah satu masalah adalah pengadaan alat. Bisa dibayangkan, yang seharusnya aksesnya lebih mudah tapi molor. Bagaimana dengan yang lain?" kata dia.
Sementara, aktivis ICW, Tama S. Langkun mengatakan persoalan NIK seharusnya jadi prioritas. "Paling substansi, sebelum pelaksanaan e-KTP, perlu ada pemutakhiran data. Pembenahan NIK," kata dia.
Proyek yang sedang berjakan, tambah dia, terkesan dipaksakan. "NIK dipaksakan, e-KTP juga dipaksakan. Padahal, kalau NIK-nya benar, kecurangan pemilu tak akan terjadi. NIK juga ditujukan untuk data pajak. Jangan sampai e-KTP proyek oriented." tambah dia.
Plt Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman menjelaskan, untuk persoalan NIK, pihaknya sudah mensyaratkan adanyan pencocokan secara online. "Sehingga yang ganda bisa ditemukan. e-KTP diterbitkan jika data clear, NIK clear," kata dia.
Soal tudingan proyek e-KTP terkesan memaksakan, Irman menjelaskan, pihaknya awalnya menargetkan selesai 2013, bukan 2012. "Yang minta selesai 2012 itu DPR. Agar sukses pemilu 2014 maka diminta 2012," tambah dia.
Namun,sejumlah permasalahan mendera. Soal hukum. misalnya, panitia lelang e-KTP dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan atau penyalahgunaaan wewenang pada tender megaproyek itu. Kendala teknis juga jadi hambatan.
Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramai mengatakan melihat fakta saat ini, pihaknya tak yakin pengadaan e-KTP bakal sukses. Salah satunya persoalan nomor induk kependudukan (NIK).
Padahal, "NIK adalah basis utama KTP, tapi ini belum beres. Kalau NIK tidak beres, e-KTP tidak akan beres," kata dia dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 17 September 2011. Bahkan, dia menambahkan, terungkap ada 10 ribu NIK ganda di Pekanbaru.
Malik juga menyinggung jaringan koneksi e-KTP di wilayah Jakarta Pusat belum juga terpasang meski perangkatnya telah tersedia. "Salah satu masalah adalah pengadaan alat. Bisa dibayangkan, yang seharusnya aksesnya lebih mudah tapi molor. Bagaimana dengan yang lain?" kata dia.
Sementara, aktivis ICW, Tama S. Langkun mengatakan persoalan NIK seharusnya jadi prioritas. "Paling substansi, sebelum pelaksanaan e-KTP, perlu ada pemutakhiran data. Pembenahan NIK," kata dia.
Proyek yang sedang berjakan, tambah dia, terkesan dipaksakan. "NIK dipaksakan, e-KTP juga dipaksakan. Padahal, kalau NIK-nya benar, kecurangan pemilu tak akan terjadi. NIK juga ditujukan untuk data pajak. Jangan sampai e-KTP proyek oriented." tambah dia.
Plt Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman menjelaskan, untuk persoalan NIK, pihaknya sudah mensyaratkan adanyan pencocokan secara online. "Sehingga yang ganda bisa ditemukan. e-KTP diterbitkan jika data clear, NIK clear," kata dia.
Soal tudingan proyek e-KTP terkesan memaksakan, Irman menjelaskan, pihaknya awalnya menargetkan selesai 2013, bukan 2012. "Yang minta selesai 2012 itu DPR. Agar sukses pemilu 2014 maka diminta 2012," tambah dia.
Posting Komentar