"Tidak harus FPI masuk atau dibentuk di Sulawesi Utara," ujar Joppie Worek dari Forum Peduli Tanah Adat Minahasa (FPTAM) saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 17 Februari 2012.
Menurut Joppie, toleransi antar umat beragama di Sulut jangan diganggu dengan menghadirkan FPI yang selama ini terkesan arogan.
Sebelum menyodorkan pernyataan sikap penolakan dan pengusiran FPI di Sulawesi Utara, FPTAM sempat menggelar aksi protes penolakan dan pengusiran FPI di kantor DPRD Sulut. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Tou Minahasa Tolak FPI".
Dalam pernyataan sikapnya, FPTAM menegaskan penolakan terhadap kehadiran serta aktivitas lembaga seperti Front Pembela Islam (FPI) di Tanah Minahasa. FPTAM juga mendesak lembaga-lembaga pemerintah serta semua pemangku kepentingan daerah untuk menentang dan mengusir segala bentuk lembaga dan kegiatan FPI yang ada dan akan datang di Tanah Adat Minahasa.
FPTAM pun menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat di Tanah Adat Minahasa untuk tetap bersikap tegas, menolak, mengusir, dan membubarkan kehadiran FPI baik secara lembaga maupun aktivitas individu di Tanah Adat Minahasa.
Tak hanya itu, FPTAM juga menyerukan kepada segenap komponen masyarakat adat Minahasa untuk meningkatkan kewaspadaan dan daya kritis terhadap kemungkinan hadirnya kelompok radikal fundamentalis seperti FPI di di Tanah Adat Minahasa.
"Kami bertekad, seluruh kekuatan adat Minahasa dapat terkonsolidasi dengan segera untuk mengusir dan menindak kehadiran dan aksi sekecil apapun oleh individu atau kelompok FPI di Tanah Minahasa," kata Franky Kowaas dan Joppie Worek yang mengatasnamakan FPTAM. (ren)
© VIVAnews
Posting Komentar