Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah keras disebut partai koalisi yang berkhianat dan mbalelo. Bagi PKS, langkah politik yang sudah dilakukan termasuk soal kebijakan kenaikan harga BBM, bukanlah pembelotan.
"Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu sebagai upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan," kata juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam perbincangan dengan VIVAnews.
Menurut Mardani, PKS sudah menjalankan fungsinya sebagai kontrol. Tidak hanya mengkritik pemerintah tapi juga kontrol kepada partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan.
Mardani mengingatkan bahwa PKS sudah sejak dini menyampaikan usulan dan berbagai opsi tentang berbagai kemungkinan kondisi harga BBM di Tanah Air. Bahkan hal itu pernah dipaparkan kepada Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat Sekretariat Gabungan.
"Awal Maret rapat Setgab dipimpin Wapres Boediono. Kami sampaikan kembali soal itu di hadapan Pak Boediono. Akhirnya, Boediono bertemu langsung dengan wakil PKS," kata Mardani.
Dalam pertemuan PKS dengan Boediono itu, menurut Mardani, dipaparkan kembali pandangan PKS tentang BBM. Menurut Mardani, Boediono sepakat dengan pemaparan PKS.
"Pak Wapres meminta itu untuk dikerjakan. Padahal itu ide yang sama yang kami sampaikan dua tahun lalu," kata Mardani yang juga anggota Komisi VII DPR Bidang Energi ini.
Mardani menegaskan bahwa PKS menolak disebut pengkhianat apalagi pembelot. Meski demikian, PKS siap bila kadernya di kabinet dievaluasi oleh Presiden SBY yang juga Ketua Koalisi Setgab.
© VIVAnews
Posting Komentar