Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang paripurna DPR RI tentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai sudah kelewatan bagi anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) yang lain. Alih-alih sepaham, partai tersebut justru dianggap 'membelot' ke oposisi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, tak hanya Demokrat, anggota Setgab yang lain pun gerah dengan PKS. "Setgab akan rapat dalam 2-3 hari ini, untuk menentukan nasib PKS," kata dia saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 2 April 2012.
Pria yang akrab dipanggil 'Si Poltak' ini menambahkan, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan nasib PKS dalam koalisi kepada Setgab. "Bapak bilang, meski presiden punya hak prerogatif, menentukan hak PKS adalah hak Setgab, semua sudah gerah," kata dia.
Setelah PKS ke luar dari koalisi, Ruhut menambahkan, baru SBY akan menggunakan hak prerogatifnya. Apakah itu berarti menteri-menteri dari PKS akan dicopot?
Seperti diketahui, ada tiga posisi menteri yang jadi jatah PKS, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
"Bapak sudah memberi sinyal. Menteri dari PKS akan dicopot, tiga-tiganya," kata Ruhut. Meski ada beberapa partai yang minta jatah, dia menambahkan, soal menteri akan diserahkan pada SBY.
Ruhut menegaskan, apa yang dipertontonkan PKS dalam sidang paripurna sudah kelewatan. Ia pun mengritik pernyataan sejumlah tokoh PKS, bahwa partai itu 'berkeringat' dalam pemenangan SBY-JK dalam Pemilu 2004 dan berlanjut dalam pemenangan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009. "Jadi begini, aku mengutip pelawak Gepeng yang selalu melawak, 'untung ada saya'. Poltak ini yang berkeringat dan mau dibunuh tak pernah ngomong begitu," kata dia.
Ruhut menambahkan, PKS jangan sok pahlawan. "Kami sudah tanya Setgab, mereka sudah gerah. Kami punya aturan koalisi, PKS sudah melanggarnya," kata dia.
Sebelumnya, membantah keras disebut partai koalisi yang berkhianat dan mbalelo. Bagi PKS, langkah politik yang sudah dilakukan termasuk soal kebijakan kenaikan harga BBM, bukanlah pembelotan.
"Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu sebagai upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan," kata juru bicara PKS Mardani Ali Sera dalam perbincangan dengan VIVAnews.
Menurut Mardani, PKS sudah menjalankan fungsinya sebagai kontrol. Tidak hanya mengkritik pemerintah tapi juga kontrol kepada partai koalisi pendukung SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan.
© VIVAnews
Posting Komentar